AKSI PPK DAERAH 2017 & TRANSPARANSI PENYALURAN BANSOS/HIBAH

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Perantasan Korupi Jangka Panjang 2012-2025, serta amanat butir KELIMA Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap pelaporan pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Pemantauan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dengan didukung Oleh Bappeda Provinsi untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan didukung oleh Bappeda Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Salah satu aksi dari PPK ini adalah : “Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dan hibah dan bantuan sosial”.
Sebagai bentuk dari transparansi tersebut, bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara SELAKU Perangkat Daerah teknis penyalur bantuan, serta Bappeda Provinsi Sulawesi Utara selaku Koordinator dalam Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah, mempublikasikan para penerima dana hibah, serta para penerima dana bantuan Sosial lainnya, dalam hal ini RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Tujuannya adalah dengan adanya transparansi data ini, maka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dapat lebih optimal kita laksanakan sehingga harapan ke depan Aksi PPK ini dapat kita tingkatkan kualitasnya.

Selengkapnya publikasi penerima dana hibah, serta para penerima dana bantuan Sosial RTLH dapat dilihat disini:
Daftar Penerima Hibah Uang TA. 2017
Data Penerima Bantuan Sosial RTLH TA.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *