RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PELAPORAN TAHAP B06 DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PELAPORAN TAHAP B09 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AKSI-PPK) DAERAH TAHUN 2017

PPK01

Sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ Tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana pelaksanaannya Bappeda dan Inspektorat Provinsi /Kab/Kota bertugas dalam pelaksanaan dan memantau serta memastikan SKPD Provinsi /Kabupaten /Kota terkait, telah melaksanakan Aksi-PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan rapat tersebut, dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelaporan tahap B06 sekaligus sosialisasi untuk Pelaksanaan Pelaporan tahap B09 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Daerah Tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaporan nanti berupa penginputan pelaporan aksi PPK Provinsi/Kabupaten/Kota untuk checkpoint bulan KESEMBILAN (B09) yang pelaporannya dilaksanakan pada mulai tanggal 28 September dan berakhir pada tanggal 05 Oktober nanti.

Pelaporan 4 (empat) Aksi-PPK dimaksud, terdiri dari :
1. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah sertapengintegrasian layanan perizinan di PTSP
2. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan
4. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *