TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah.

Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan

1. teknis perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
2. Penyusunan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara;
5. Pengkompilasian dan penyusunan dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD Provinsi Sulawesi Utara;
6. Pengkompilasian dan penyiapan dokumen KUA, PPAS, RAPBD bersama tim anggaran pemerintah daerah provinsi
sulawesi utara;
7. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) provinsi;
9. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah;
10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi;
11. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
12. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
13. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi;
14. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi;
15. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala
provinsi;
16. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;
17. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;
18. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi;
19. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi;
20. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;
21. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;
22. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi;
23. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi;
Pelaksanaan konsultasi kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam
dan luar negeri skala provinsi;
25. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
26. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi;
27. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi;
28. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;
29. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;
30. Pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi;
31. evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi;
32. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi;

– Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
– Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
skala provinsi;
–  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
skala provinsi;
–  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan
skala provinsi;
–  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Uraian Tugas

Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas :
1. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
3. Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
5. Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama dengan instansi-instansi dalam dan luar negeri untuk memperlancar
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
7. Penyelenggaraan urusan dibidang pengendalian dan pelaporan;
8. Penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan ekonomi;
9. Penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan sosial dan budaya;
10. Penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan wilayah;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi, hukum,
kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
c. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
e. Penyelenggaraan urusan umum;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
(3) Sub bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
c. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
d. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
e. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
f. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, npwp sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
h. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
i. Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
j. Memfasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

(4) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
b. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
c. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
e. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
f. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
g. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
h. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

(5) Sub bagian Umum mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
b. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
d. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan
administrasi perjalanan dinas;
e. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
g. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bidang Pengendalian dan Pelaporan
(1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang monitoring, pelaporan, analisa
dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai
fungsi:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan monitoring dan pelaporan;
e. Penyelenggaraaan urusan analisa dan evaluasi.
(3) Sub bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan 1. administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan, menyusun dan membuat data/bahan potensi dan pemanfaatan sumberdaya didaerah;
3. Melakukan pemantauan dan monitoring ke lapangan untuk mencocokkan data informasi yang dimuat dalam laporan dengan kenyataan di lapangan guna mendapatkan data dan informasi pembangunan yang benar lengkap dan akurat;
4. Menyajikan data dan informasi perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan baik realisasi fisik maupun keuangan serta permasalahan dan penyimpangan serta bahan masukan untuk pengendalian dan pelaporan dalam mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
5. Menyusun laporan konsolidasi perkembangan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah (secara sektoral dan pelimpahan kewenangan pusat ke daerah);
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(4) Sub bidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Menganalisis dan menilai perkembangan hasil pelaksanaan rencana kegiatan dengan membandingkan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen anggaran satuan kerja serta kerangka dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan kegiatan untuk bulan, triwulan serta identifikasi dan inventarisasi temuan masalah, hambatan dan penyimpangan yang terjadi;
3. Melakukan pengecekan dilapangan untuk mencocokkan dan menganalisis masalah serta menentukan sebab terjadinya masalah dan menyusun usulan alternatif/saran pemecahannya;
4. Menyusun hasil analisis dan penilaian atas temuan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bahan masukan dan penyusunan laporan dan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Ekonomi
(1) Bidang Perencanaan Ekonomi melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang pertanian, energi dan perikanan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan pertanian, energi dan perikanan;
e. Penyelenggaraaan urusan keuangan, investasi dan perdagangan.
(3) Sub bidang Pertanian, Energi dan Perikanan mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan, mengolah dan menyampaikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar peningkatan kapasitas perencanaan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan;
3. Meneliti dan menyiapkan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan;
4. Melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan;
5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(4) Sub bidang Keuangan, Investasi dan Perdagangan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan, mengolah dan menyampaikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, perindustrian serta perdagangan yang disusun oleh unit kerja SKPD provinsi, instansi sektor/vertikal serta kabupaten/kota;
3. Meneliti dan menyiapkan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, perindustrian serta perdagangan;
4. Melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, perindustrian serta perdagangan; Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, perindustrian serta perdagangan;
5. Melaksanakan 6. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
(1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sumberdaya manusia, kependudukan dan tenaga kerja serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
e. Penyelenggaraaan urusan sumberdaya manusia, kependudukan dan tenaga kerja.

(3) Sub bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan, mengolah dan menyampaikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan dibidang sosial, bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, perpustakaan dan komunikasi dan informatika yang disusun oleh unit kerja SKPD provinsi, instansi sektor/vertikal serta kabupaten/kota;
3. Meneliti dan menyiapkan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) sosial, bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, perpustakaan dan komunikasi dan informatika;
4. Melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan sosial, bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, perpustakaan dan komunikasi dan informatika;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang sosial, bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, perpustakaan dan komunikasi dan informatika;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(4) Sub bidang Sumberdaya Manusia, Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
– Menyiapkan, mengolah dan menyampaikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang disusun oleh unit kerja SKPD provinsi, instansi sektor/vertikal serta kabupaten/kota;
– Meneliti dan menyiapkan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
– Melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
– Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
– Melaksanakan 5. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Wilayah
(1) Bidang Perencanaan Wilayah melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang kawasan perkotaan dan pedesaan,
lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Wilayah mempunyai fungsi:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan kawasan perkotaan dan pedesaan;
e. Penyelenggaraaan urusan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
(3) Sub bidang Kawasan Perkotaan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan, mengolah dan menyampaikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan dan standar peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang yang disusun oleh unit kerja SKPD provinsi, instansi sektor/vertikal serta kabupaten/kota;
3. Meneliti dan menyiapkan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
4. Melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(4) Sub bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan, mengolah dan menyampaikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar
perencanaan dan standar peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan dibidang perhubungan,
lingkungan hidup, pertanahan dan pariwisata yang disusun oleh unit kerja SKPD provinsi, instansi
sektor/vertikal serta kabupaten/kota;
3. Meneliti dan menyiapkan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan dan pariwisata;
4. Melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
memecahkan permasalahan perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan dan pariwisata;
5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perhubungan,
6. lingkungan hidup, pertanahan dan pariwisata;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.